Isu hukum terkait pencalonan dan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia sempat menyita perhatian publik nasional secara luas. Berbagai proses hukum, mulai dari gugatan tata usaha negara hingga gugatan perdata di peradilan umum, diajukan oleh sejumlah pihak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Gugatan-gugatan tersebut menjadi dinamika politik dan hukum yang mewarnai perjalanan Pemilihan Umum 2024. Pihak pemohon memfokuskan gugatan pada aspek administratif penetapan calon serta keabsahan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Latar Belakang Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Salah satu langkah hukum paling menonjol diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan ini menyoal tindakan administrasi yang dilakukan oleh KPU dalam menerima pendaftaran dan menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Penggugat menilai bahwa proses penerimaan pendaftaran Gibran oleh KPU dilakukan sebelum Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan diubah secara formal pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dinilai oleh sebagian kalangan hukum sebagai bentuk pelanggaran prosedur administrasi negara.
Tim hukum KPU menegaskan bahwa tindakan yang diambil KPU sepenuhnya mengikat dan wajib menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat sejak diucapkan. KPU berargumen bahwa penyesuaian teknis telah dilakukan sesuai hierarki aturan hukum yang berlaku.
Proses persidangan di PTUN Jakarta berlangsung marathon dengan mendengarkan keterangan saksi ahli tata negara serta memeriksa berkas bukti administrasi dari kedua belah pihak. KPU hadir didampingi tim kuasa hukum untuk mempertahankan keabsahan Keputusan KPU tersebut.
Sengketa Keperdataan dan Gugatan Wanprestasi
Selain gugatan di PTUN, dinamika hukum juga diwarnai oleh munculnya gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri. Beberapa gugatan perdata dilayangkan oleh akademisi dan aktivis hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan Negeri Surakarta.
Penggugat perdata menuntut ganti rugi imateriil atas tuduhan pelanggaran etika dan proses yang dinilai tidak patut. Merujuk pada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pelanggaran etik berat hakim MK saat itu, penggugat menganggap ada dampak kerugian bagi publik dan kualitas demokrasi.
Namun demikian, pihak tergugat menekankan bahwa sengketa proses hasil pemilu memiliki jalur penyelesaian tersendiri yang diatur khusus dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Menurut tim hukum tergugat, ranah pengadilan negeri tidak berwenang mengadili penetapan hasil pemilu.
Majelis hakim pengadilan negeri dalam sejumlah putusannya akhirnya menyatakan tidak menerima (niet ontvankelijk verklaard/NO) gugatan-gugatan tersebut karena keterbatasan kewenangan kompetensi absolut pengadilan umum atas sengketa pemilu.
Dampak terhadap Kepastian Hukum dan Pelantikan
Meskipun terdapat rangkaian proses hukum di PTUN maupun PN, mekanisme tata negara Indonesia menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai muara akhir sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PHPU).
Putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara sengketa hasil Pilpres 2024 sebelumnya telah menolak seluruh permohonan dari pasangan calon pesaing. Putusan MK tersebut memperkuat legalitas dan legitimasi penetapan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Para pakar hukum tata negara menilai bahwa keberadaan berbagai gugatan di luar MK merupakan bentuk hak konstitusional warga negara yang dijamin hukum. Hal ini memperlihatkan partisipasi publik yang tinggi dalam mengawal keterbukaan proses penegakan hukum.
Di sisi lain, proses hukum ini memberikan catatan penting bagi penyempurnaan regulasi pemilu di masa mendatang, terutama terkait harmonisasi antara putusan Mahkamah Konstitusi dan penyesuaian PKPU secara cepat.
Seluruh rintangan dan tahapan sengketa hukum pada akhirnya selesai secara konstitusional. Hal ini memastikan kelancaran seluruh proses transisi kepemimpinan nasional menuju pelantikan resmi wakil presiden terpilih.
Kepastian hukum yang tercapai menjadi modal dasar dalam menjaga stabilitas politik serta keberlanjutan roda pemerintahan di Indonesia.
