Dunia akademik Indonesia dikejutkan oleh sebuah skandal besar yang mencoreng reputasi peneliti nasional di kancah internasional. Kasus ini mencuat dalam ajang International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD) 2026 yang diselenggarakan di Kopenhagen, Denmark, pada pertengahan Mei 2026. Alih-alih membawa kebanggaan melalui inovasi medis, partisipasi sejumlah oknum WNI justru berujung pada dugaan pemalsuan data riset dan manipulasi identitas yang terorganisir.

Awal Mula Terbongkarnya Kedok di Kopenhagen

Skandal ini mulai terendus ketika Wa Ode Dwi Daningrat, seorang peneliti Indonesia yang sedang menempuh studi doktoral di Oxford University, menaruh kecurigaan pada salah satu presenter bernama Prihantini. Dwi merasa janggal karena komunitas peneliti pneumonia di Indonesia biasanya saling mengenal melalui publikasi ilmiah, namun nama Prihantini dan kelompok risetnya tidak pernah terdengar sebelumnya.

Kecurigaan Dwi semakin kuat saat melihat perilaku Prihantini yang seolah menghindari interaksi dengan delegasi asal Indonesia lainnya. Di ajang internasional yang dihadiri lebih dari 1.300 peserta dari 86 negara tersebut, interaksi antar-rekan senegara adalah hal yang lumrah, namun oknum tersebut justru menunjukkan gelagat yang sangat tertutup.

Setelah melakukan penelusuran lebih dalam, Dwi menemukan bahwa data-data yang dipaparkan dalam presentasi tersebut mengandung banyak kejanggalan teknis. Hal ini memicu investigasi mandiri yang dilakukan oleh Dwi dan rekan-rekannya selama konferensi berlangsung.

Aksi 'Bunglon': Satu Orang dengan Berbagai Identitas

Salah satu fakta paling mengejutkan dalam skandal ini adalah taktik manipulasi identitas yang dilakukan secara terang-terangan. Dwi mengungkapkan bahwa Prihantini tampil di berbagai sesi presentasi dengan menggunakan nama yang berbeda-beda. Dalam satu momen, ia mengenalkan diri sebagai "Riana", namun beberapa menit kemudian ia berganti pakaian dan jilbab untuk tampil kembali dengan identitas lain.

Bahkan, dalam salah satu sesi, oknum tersebut dilaporkan menggunakan kartu identitas atas nama "Dimas Fajar Prasetyo" yang ia keluarkan dari tasnya saat hendak naik ke mimbar presentasi. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran etika akademik yang sangat fatal, mengingat registrasi konferensi ilmiah bersifat personal dan tidak dapat dipindahtangankan sembarangan.

Dugaan sementara menyebutkan bahwa penggunaan berbagai nama ini dilakukan agar kelompok tersebut dapat memasukkan sebanyak mungkin judul penelitian palsu ke dalam sistem konferensi. Secara total, terdapat setidaknya lima judul riset yang diduga kuat hasil manipulasi yang didaftarkan atas nama Prihantini, Rifaldy Fajar, dan Rini Winarti.

Data Riset 'Andes' Tanpa Kolaborasi Lokal

Ketidakakuratan data ilmiah menjadi poin krusial yang dibongkar oleh tim peneliti Oxford. Dalam salah satu presentasinya, oknum tersebut mengklaim telah melakukan pengumpulan data primer mengenai risiko pneumonia di wilayah dataran tinggi Andes, Peru. Namun, dalam daftar penulis maupun ucapan terima kasih, tidak ditemukan satu pun nama kolaborator lokal dari Peru.

"Mengumpulkan data di negara orang tanpa kolaborator lokal adalah hal yang mustahil secara administratif dan etik dalam dunia riset internasional," tegas Dwi dalam penjelasannya. Temuan ini mengindikasikan bahwa data yang ditampilkan kemungkinan besar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan (AI) atau sekadar data sekunder yang dimanipulasi seolah-olah hasil observasi lapangan.

Banyak pengamat menduga bahwa riset-riset tersebut dibuat menggunakan teknologi generatif AI yang tidak divalidasi kebenarannya. Hal ini terlihat dari pemilihan judul yang sangat kompleks namun lacks of substance ketika diuji dalam sesi tanya jawab di konferensi.

Motif di Balik Skandal: Memburu Dana 'Travel Grant'

Investigasi lebih lanjut mengarah pada dugaan motif ekonomi di balik aksi nekat tersebut. Pelaku diduga sengaja memalsukan abstrak penelitian agar lolos dalam seleksi konferensi bergengsi demi mendapatkan bantuan dana perjalanan atau travel grant yang disediakan oleh penyelenggara maupun institusi donor.

Dengan banyaknya judul yang lolos, oknum ini berkesempatan mendapatkan dana bantuan untuk membiayai perjalanan mewah ke Denmark tanpa harus melakukan penelitian yang nyata. Fenomena "academic tourism" ini kini menjadi perhatian serius karena menghabiskan slot bantuan dana yang seharusnya diberikan kepada peneliti muda yang benar-benar berdedikasi.

Kasus ini menjadi peringatan bagi penyelenggara konferensi internasional untuk memperketat proses peer review dan verifikasi identitas peserta, terutama bagi mereka yang mengajukan permohonan bantuan dana atau beasiswa partisipasi.

Respons Pemerintah: Investigasi dan Ancaman Blacklist

Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Mendiktiristek), Brian Yuliarto, segera merespons skandal ini dengan menyatakan bahwa para terduga pelaku tidak terdaftar sebagai dosen atau peneliti aktif di institusi pendidikan tinggi di bawah naungan kementeriannya. Rifaldy Fajar dan Prihantini terdeteksi menggunakan afiliasi fiktif seperti AI-Biomedicine Research Group untuk meyakinkan panitia ISPPD.

Pemerintah telah membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri latar belakang pendidikan para pelaku. Kemendiktiristek juga berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memastikan bahwa ekosistem riset nasional tetap terjaga integritasnya. Jika terbukti bersalah, para pelaku terancam masuk dalam daftar hitam (blacklist) akademik permanen.

Selain itu, pihak Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) juga melakukan penelusuran terhadap nama Rini Winarti yang tercatat menggunakan afiliasi kampus tersebut dalam salah satu poster penelitian. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan nama baik institusi tidak terseret dalam tindakan tidak terpuji oknum tertentu.

Dampak Jangka Panjang bagi Peneliti Indonesia

Skandal ini membawa dampak buruk bagi para peneliti Indonesia lainnya yang berjuang secara jujur di kancah internasional. Kekhawatiran akan munculnya sentimen negatif atau kecurigaan berlebih terhadap karya ilmiah asal Indonesia di masa depan menjadi isu yang nyata bagi para akademisi.

Banyak pihak mendesak agar sistem audit akademik di Indonesia diperketat, terutama terkait verifikasi klaim riset dan publikasi. Pendidikan integritas ilmiah sejak dini di tingkat sarjana perlu ditekankan kembali agar kasus serupa tidak terulang di masa depan demi mengejar validasi semu dan keuntungan materiil singkat.

Integritas adalah mata uang utama dalam sains. Sekali kepercayaan itu hancur, butuh waktu bertahun-tahun untuk membangunnya kembali. Kasus ISPPD 2026 ini harus menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan dan riset di Indonesia.