Gelombang unjuk rasa mahasiswa kembali memanaskan suhu politik dan sosial di berbagai kota besar di Indonesia pada minggu kedua Juni 2026. Aliansi mahasiswa dari berbagai universitas negeri maupun swasta turun ke jalan untuk menyuarakan keresahan yang mereka nilai sudah mencapai titik jenuh. Narasi utama yang diusung dalam aksi kali ini adalah "Indonesia Menuju Bangkrut," sebuah kritik keras terhadap pengelolaan fiskal dan prioritas anggaran pemerintah saat ini.

Aksi yang berlangsung sejak awal pekan ini tidak hanya berpusat di depan Gedung DPR RI, Jakarta, tetapi juga merembet ke kantor-kantor pemerintahan daerah dan gedung rektorat di berbagai kampus. Para demonstran membawa sejumlah tuntutan spesifik yang mencakup isu pendidikan, beban ekonomi rumah tangga, hingga transparansi tata kelola negara yang dianggap kian mengkhawatirkan bagi generasi masa depan.

Penolakan Kenaikan UKT yang 'Mencekik' Mahasiswa Baru

Salah satu poin krusial yang diperjuangkan mahasiswa dalam demo minggu ini adalah pencabutan Surat Keputusan (SK) terkait kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Isu ini menjadi pemicu kemarahan massa setelah banyak calon mahasiswa baru (maba) mengeluhkan nominal UKT yang melompat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mahasiswa menilai pendidikan tinggi kini semakin elitis dan hanya bisa diakses oleh kalangan berduit.

Di Universitas Sumatera Utara (USU) misalnya, massa sempat menggeruduk biro rektorat untuk menuntut transparansi dalam penentuan golongan UKT. Mahasiswa membawa poster bertuliskan "UKT Melejit, Ortu Menjerit" sebagai bentuk protes atas kurangnya keterlibatan mahasiswa dalam pengambilan kebijakan biaya pendidikan. Mereka berargumen bahwa kenaikan biaya tidak disertai dengan peningkatan fasilitas kampus yang memadai.

Lebih jauh, aliansi mahasiswa menuntut pemerintah pusat untuk mengevaluasi kembali skema Biaya Kuliah Tunggal (BKT) yang menjadi dasar penentuan UKT. Mereka mendesak agar negara tidak melepas tanggung jawab pembiayaan pendidikan tinggi kepada pasar, yang akhirnya membebani pundak orang tua murid di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Polemik Tapera dan Potongan Gaji yang Membebani Rakyat

Selain isu internal kampus, mahasiswa juga memperjuangkan kepentingan masyarakat luas, khususnya terkait kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan yang mewajibkan potongan gaji sebesar 3 persen bagi pekerja ini dinilai sangat memberatkan di tengah kenaikan harga barang pokok. Mahasiswa menganggap Tapera sebagai bentuk "pemalakan" terselubung oleh negara.

Kritik yang dilontarkan adalah ketidakjelasan mekanisme pengelolaan dana tersebut dan jaminan apakah pekerja benar-benar akan mendapatkan hunian layak di masa depan. Mahasiswa melihat kebijakan ini dipaksakan tanpa melihat kondisi riil daya beli masyarakat yang sedang menurun. Isu ini menjadi salah satu dari lima tuntutan utama yang dibawa ke depan gerbang parlemen.

Para orator di lapangan menegaskan bahwa mereka tidak anti terhadap program perumahan, namun menolak jika skemanya bersifat wajib dan memotong penghasilan yang sudah pas-pasan. Mereka mendesak pemerintah untuk mencari skema pembiayaan perumahan lain yang tidak langsung menyedot kantong pekerja kelas menengah dan bawah.

Kritik terhadap Prioritas Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Mahasiswa juga menyoroti pengalokasian anggaran besar untuk program-program mercusuar, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah. Meski tujuannya baik, mahasiswa mempertanyakan urgensi dan efisiensi anggaran tersebut jika harus mengorbankan sektor vital lain seperti subsidi pendidikan dan kesehatan.

Ada kekhawatiran bahwa anggaran MBG akan menggeser alokasi dana bantuan sosial lainnya yang lebih mendesak. Dalam aksi minggu ini, mahasiswa menuntut agar pemerintah memberikan rincian transparansi mengenai sumber dana program tersebut dan memastikan bahwa pelaksanaannya tidak berujung pada praktik korupsi baru di tingkat daerah.

Diskusi di mimbar bebas banyak menyinggung tentang bagaimana anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk penguatan fundamental ekonomi rakyat, bukan sekadar program populis yang bersifat jangka pendek. Hal ini memperkuat narasi bahwa pengelolaan keuangan negara sedang berada dalam jalur yang berisiko tinggi.

Narasi 'Indonesia Menuju Bangkrut' dan Transparansi Utang

Tagline "Indonesia Menuju Bangkrut" yang menggema sepanjang demo minggu ini merujuk pada kekhawatiran mahasiswa atas melonjaknya utang luar negeri dan defisit anggaran. Mereka menilai pemerintah saat ini terlalu berani mengambil utang untuk proyek infrastruktur yang belum memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat kecil.

Mahasiswa menuntut audit menyeluruh terhadap penggunaan utang negara dalam dua tahun terakhir. Mereka mengkhawatirkan beban bunga utang akan membebani generasi mereka di masa depan, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan SDM menjadi sangat terbatas. Keresahan ini juga didorong oleh laporan media asing yang mulai menyoroti stabilitas ekonomi Indonesia.

Tuntutan agar pemerintah menghentikan pembangunan proyek-proyek yang tidak mendesak menjadi salah satu poin yang terus diteriakkan. Mahasiswa mendesak efisiensi birokrasi dan penghentian pemborosan anggaran di kementerian-kementerian yang dinilai memiliki rapor merah dalam penyerapan anggaran.

Menuntut Keadilan Demokrasi dan Hak Bersuara

Di luar isu ekonomi, demo minggu ini juga merupakan perjuangan untuk mempertahankan ruang demokrasi. Mahasiswa mengecam segala bentuk intimidasi terhadap aktivis dan pembungkaman suara kritis di lingkungan kampus maupun media sosial. Mereka merasa kebebasan berekspresi semakin terancam oleh regulasi-regulasi yang karet.

Keadilan hukum juga menjadi sorotan, di mana mahasiswa menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan korupsi besar yang dianggap jalan di tempat. Mereka mendesak agar lembaga penegak hukum tetap independen dan tidak menjadi alat politik kekuasaan. Bagi mahasiswa, tanpa demokrasi yang sehat, kebijakan ekonomi yang adil mustahil bisa terwujud.

Aksi ini diharapkan menjadi pengingat bagi para pengambil kebijakan bahwa mahasiswa tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal jalannya pemerintahan. Hingga berita ini diturunkan, perwakilan mahasiswa masih berupaya melakukan mediasi dengan pihak parlemen dan istana untuk memastikan kelima tuntutan mereka didengar dan ditindaklanjuti secara konkret.

Respon Pemerintah: Antara Solusi dan Janji

Menanggapi aksi besar ini, pihak Istana melalui juru bicaranya menyatakan telah mencatat poin-poin tuntutan mahasiswa. Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan seperti UKT dan Tapera sedang dalam tahap evaluasi dan sosialisasi lebih mendalam. Namun, pemerintah menegaskan bahwa program-program strategis seperti MBG akan tetap berjalan sesuai rencana demi kepentingan jangka panjang nasional.

Di sisi lain, para pengamat menilai bahwa pemerintah perlu memberikan jawaban yang lebih substansial daripada sekadar janji evaluasi. Jika keresahan terkait biaya hidup dan pendidikan tidak segera dicarikan solusi konkret, gelombang aksi mahasiswa diprediksi akan terus membesar dan meluas ke sektor-sektor lain seperti buruh dan petani.

Minggu ini menjadi pembuktian bagi gerakan mahasiswa bahwa mereka masih memiliki taji untuk menggoyang kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Perjuangan mahasiswa minggu ini bukan sekadar tentang angka di kertas UKT, melainkan tentang arah bangsa Indonesia di masa depan agar tidak benar-benar terperosok ke dalam jurang kebangkrutan ekonomi maupun moral.